Foto: H. Suhendi, S.Pd., MM., mengikuti Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2024 di Dome BSCC Balikpapan pada Selasa-Kamis (4-6 Juni 2024).
CILEGON – H. Suhendi, S.Pd., MM. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon menghadii Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Dome BSCC Balikpapan pada Selasa-Kamis (4-6 Juni 2024).
Peserta RAKERNAS XVII APEKSI Tahun 2024 ini adalah antara lain Walikota/Wakil Walikota, Ketua TP-PKK/Dekranasda, Para Pendamping/OPD Pemerintah Kota dan Para Pemuda dari seluruh Indonesia. Rapar Kerja ini dilaksanakan dengan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu Youth City Changers, Gala Dinner, Rapat Kerja, Indonesia City Expo and ICE Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, Sarasehan Istri Walikota, Pentas Seni, City Tour, Penanaman Pohon, Cooking Class, Jetski Sport, Senam Bersama, Sarapan Bersama dan KMF Pokja Perubahan Iklim dan WMF PERPAMSI.
Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia juga turut menghadiri peresmian dan pembukaan kegiatan ini. Dalam sambutannya, beliau menginginkan semua Kota di Indonesia menjadi kota yang nyaman dihuni, “Kita ingin semua kota di Indonesia nyaman dihuni, liveable, loveable, atau orang senang berkunjung dan kembali ke sini. Bahkan orang yang ada di kota, memberikan pelayanan publik yang baik dan mencintai kotanya”. Beliau juga menegaskan terkait pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi tantangan, dimana salah satunya nanti pada tahun 2045 mendatang, sebanyak 70% penduduk Indonesia dipredikti akan tinggal di perkotaan. "Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2045 mendatang, 70% penduduk kita ini akan ada di perkotaan. Kalau dunia di tahun 2050 bagaimana? 80% penduduk dunia akan di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Maka dari itu, penting dilakukannya perencanaan kota yang detail”. Ujarnya.
Hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan yang dibahas pada Rapat Kerja ini adalah sebagai berikut:
- Perlunya memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana dengan menambah sumber daya aparatur yang berkualitas dengan cara pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan lembaga;
- Melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi, serta menanggulangi resiko bencana yang kegiatannya berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- Perlunya kebijakan untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif, tidak hanya di atas buku tetapi diimplentasikan sesuai amanat regulasi;
- Seluruh kegiatan perencanaan dalam menangani permasalahan iklim wajib di sinkronisasikan dengan RPJMD/RPJP agar dapat terimplementasikan;
- Melakukan perumusan kembali terkait tata kelola dan kebijakan yang pro terhadap lingkungan hidup, bukan sekedar slogan demi pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan dasar. Pemerintah Daerah harus menyusun agenda dan strategi pembangunan yang berbasis pada pengelolaan hidup yang baik dan terukur;
- Meningkatkan koordinasi, baik antara instansi pemerintah daerah dan pusat, serta meningkatkan perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainya (pentahelix);
- Perlunya koordinasi dan kemitraan stakeholder terhadap langkah-langkah kegiatan sebelum bencana, kegiatan saat bencana terjadi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, dan kegiatan pasca bencana (pemulihan, perbaikan, rehabilitasi);
- Perlunya dibentuk tim lintas sektor dalam pengelolaan bencana hidrometeorologi, baik internal pemerintah daerah maupun semua elemen masyarakat;
- Menyediakan pendanaan yang cukup melalui sumber-sumber pendanaan lain selain APBD;
- Proses dalam penerimaan pendanaan dari lembaga internasional maupun nasional dipermudah dan langsung menerima manfaat;
- Penganggaran pendanaan yang sepadan dan tepat sasaran terkait upaya pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, terutama untuk upaya-upaya tanggap bencana;
- Perlu dibentuk one map one data yang dapat diakses semua pihak yang berisi informasi tata ruang, lahan kritis, potensi bencana hidrometeorologi, dan penerapan teknologi yg ramah lingkungan;
- Peningkatan informasi terkait perkiraan cuaca dan peringatan dini untuk mengambil langkah-langkah preventif sebelum bencana terjadi dan juga menjadi bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi;
- Perlu adanya penguatan yang ramah lingkungan dan mengedepankan sirkular ekonomi pada pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan energi.
Tanggal Berita: 07-06-2024
